Kapolresta Kawal Demo HMI Pakai Sepeda Onthel ~ Share

Kamis, 27 Januari 2011

Kapolresta Kawal Demo HMI Pakai Sepeda Onthel

11.15

buletin PTKM

Laporan Reporter Tribun Jogja, Iwan Al Khasni

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Long March massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Yogyakarta dari Parkir Abu Bakar Ali hingga Kantor Pos Besar Yogyakarta, Kamis (26/1/2011), mendapat pengawalan dari polisi. Bahkan, Kapolresta Yogyakarta, Kombespol Atang Heradi, ikut mengawal menggunakan sepeda onthel.

Menggunakan pakai seragam lengkap, dengan HT di tangan, Kapolresta dikawal tiga anggota polisi kota Yogyakarta. Ia terlihat muncul di gedung DPRD Provinsi Yogyakarta, sekitar pukul 10.00 WIB. Kapolres langsung melakukan pantauan di pintu masuk gedung dewan.

"Keliling wilayah saja sambil pantauan langsung di lapangan. Apalagi jaraknya tidak terlalu jauh, hanya seputaran Mapolresta hingga Malioboro," kata Atang.

Ia mengatakan, wilayah perkotaan kota Yogyakarta secara geografis cocok menggunakan sepeda onthel. Jalur jalannya relatif landai dan tidak banyak tanjakan. "Tapi tidak juga selalu naik sepeda, kalo jarak relatif sangat jauh dan butuh waktu yang cepat, tentu menggunakan kendaraan bermesin," jelasnya.

Ia mengatakan program menggunakan sepeda sebagai sarana untuk bekerja mendukung dari sisi kesehatan. "Sehat juga kan mengayuh sepeda seperti ini,"ujar Atang mengakhiri. (*)

Editor : syafik

source : http://jogja.tribunnews.com/2011/01/26/kapolresta-kawal-demo-hmi-pakai-sepeda-onthel

1 komentar:

Unknown mengatakan...: keren uey pak polisi.. :D; 30 Juli 2011 pukul 08.28

Posting Komentar

Vivanews

Jakarta - Sejumlah kasus korupsi kehutanan di berbagai provinsi salah satunya Riau, masih belum dapat dituntaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK pun mengakui pergerakannya cukup lambat dalam menyelesaikan kasus ini. "Ya saya tidak mengelak sudah dua tahun. Harus diakui memang sudah lama. Ini akan menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan tahun depan," ujar Pimpinan KPK Chandra M Hamzah dalam konferensi pers akhir tahun di kantornya, Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Rabu (29/12/2010 sore. KPK sebelumya dinilai lambat karena tak juga memproses temuan mereka dengan cepat. Seperti diketahui KPK telah mulai memproses sejumlah kasus yang berkaitan dengan kehutanan. KPK juga telah menyeret pejabat pemerintah dan kepala daerah yang terlibat. Bupati Pelelawan, Riau, Tengku Azmun Jaafar telah dinyatakan bersalah karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 2 UU No.31/99 jo. UU No.20/2002, dengan pidana penjara 11 tahun dan denda sebesar Rp 500 juta. Tidak hanya itu, Azmun juga diputuskan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 12.367.780.600,00, karena akibat perbuatannya negara dirugikan sebanyak Rp 1,2 triliun. Namun berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), Azmun hanya merupakan salah satu dari 4 Bupati yang menerbitkan izin untuk 13 perusahaan penebang hutan di Provinsi Riau dan sekitarnya. Sedangkan ketiga Bupati lainnya, sampai saat ini belum jelas proses penganannya di KPK termasuk Bupati Siak, Arwin AS yang sudah menjadi tersangka sejak September 2009. Tidak hanya itu, tercatat ada tiga mantan Kadishut yang sudah menjadi tersangka, dua diantaranya sudah ditetapkan tersangka sejak 2008 tetapi belum dilakukan penahanan. Menanggapi lambatnya pengusutan kasus ini, Deputi Penindakan Ade Rahardja menampik bahwa KPK mendapat hambatan yang berarti. Menurutnya untuk dapat mengurai suatu perkara dengan jelas harus dilakukan secara berurutan. "Tidak ada yang istimewa atau aneh-aneh. Memang penyelesaiannya harus berurutan, tidak bisa serempak," ujar Ade yang juga berada dalam konferensi pers tersebut. source : http://www.detiknews.com/read/2010/12/29/182923/1535448/10/kpk-akui-lambat-selesaikan-kasus-korupsi-kehutanan-di-riau?n991102605

Share

Kamis, 27 Januari 2011